Rokan Hilir – Jumat (25/9/2026) di adakan rapat paripurna DPRD bersama Pemkab Rohil tentang penyampaian pandangan umum para fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Diharapkan perubahan APBD tak hanya sekedar rapat dan merubah angka belaka, namun diminta dapat menjadi jawaban setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata.
Salah satu fraksi minta pemerintah menjelaskan realisasi dan target PAD, sektor pajak dan retribusi yang naik maupun turun, serta strategi mengoptimalkan PAD tanpa menambah beban masyarakat.
Pembahasan diprioritaskan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, UMKM, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
fraksi juga diarahkan pada informasi TPP guru PPPK periode November–Desember 2025 yang belum dibayarkan segera terealisasi dan diminta pemerintah memberikan penjelasan dan data yang jelas.
Pandangan para fraksi dalam pembahasan Perubahan APBD Rohil 2026 ini menempatkan transparansi, ketepatan sasaran, kemampuan fiskal, pemerataan pembangunan dan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai catatan utama.(Hermanto)
