Kepala BPKAD Rohil, Muhammad Fauzi,S.Ip.,M.Si.,M.H
ROKAN HILIR – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Penerapan sistem berbasis elektronik ini diharapkan mampu mempermudah proses administrasi sekaligus mempercepat pelayanan pencairan belanja daerah agar lebih efektif, tertib, dan terintegrasi.
Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP.M.Si.M.H., mengatakan bahwa penerapan SP2D Online merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih modern.
Menurutnya, sistem tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses pencairan dana untuk berbagai kebutuhan pemerintahan, mulai dari pelaksanaan program dan kegiatan, belanja barang dan jasa, hingga pembayaran hak-hak aparatur sipil negara (ASN), termasuk gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dengan penerapan SP2D Online, proses pencairan dana dapat dilakukan secara lebih cepat, tertib, dan terintegrasi. Ini mencakup pencairan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, belanja barang dan jasa, maupun pembayaran hak-hak ASN seperti gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad Fauzi.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi proses pencairan dana tidak hanya berorientasi pada kecepatan pelayanan, tetapi juga pada peningkatan ketertiban administrasi dan penguatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Operator BPKAD Rohil, Marlan,SE
Melalui sistem elektronik, setiap tahapan administrasi diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih sistematis sehingga memudahkan proses pemantauan, pengendalian, rekonsiliasi, serta penelusuran dokumen apabila diperlukan.
Meski demikian, Muhammad Fauzi menegaskan bahwa penerapan SP2D Online tidak berarti seluruh pengajuan pencairan dapat langsung dibayarkan tanpa memperhatikan persyaratan dan kondisi keuangan daerah.
Proses pencairan tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, kelengkapan administrasi, ketersediaan anggaran, kemampuan keuangan daerah, kondisi kas daerah, serta prioritas kebutuhan pemerintah daerah.
“Pencairan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah, kondisi kas daerah, serta prioritas kebutuhan daerah. SP2D Online membantu mempercepat proses dan meningkatkan tertib administrasinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah penting untuk membangun sistem kerja yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan dukungan sistem elektronik, proses administrasi diharapkan semakin mudah dipantau dan dievaluasi, sekaligus membantu meningkatkan ketepatan dalam pengelolaan dokumen serta pelaksanaan pencairan belanja daerah.
“Kita ingin proses pengelolaan keuangan semakin efektif dan akuntabel. Dengan sistem elektronik, setiap tahapan dapat dilakukan dengan lebih tertib dan memudahkan proses pengendalian, monitoring, rekonsiliasi, serta penelusuran administrasi,” tambahnya.
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Rohil, Anizar,SE
Penerapan SP2D Online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan menjadi bagian dari penguatan transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan. Upaya ini sekaligus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, dan bertanggung jawab.
Ke depan, optimalisasi sistem elektronik diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran daerah.
Melalui langkah tersebut, BPKAD Kabupaten Rokan Hilir berupaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang profesional, terintegrasi, dan akuntabel demi menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. (Advertorial)
